Bahas Draft Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Kotamobagu siap dibentuk

Suasana pembahasan ranperda keterbukaan informasi publik di ruang banleg DPRD Kotamobagu

Kotamobagu–Menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kota Kotamobagu, Selasa (11/4) siang, menggelar rapat pembahasan bersama unsur Pemerintah Kota Kotamobagu dan pihak terkait lainnya, di ruang Banmus Gedung DPRD Kotamobagu, jalan Paloko Kinalang, Kotobangon.

Rapat yang dimulai sejak pukul 13.00 Wita, berlangsung alot dengan beragamnya saran serta masukkan dari perserta rapat terkait point-point penting dalam draft ranperda, salah satunya keberadaan Komisi Informasi Kota Kotamobagu, yang akan dibentuk sebagaimana diamanatkan dalam ranperda.

Terkait keharusan membentuk Komisi Informasi Kota ini, Ketua Baleg DPRD Kotamobagu, Ir. Ishak Sugeha, ME, yang memimpin langsung jalannya rapat pembahasan, mengatakan dengan diterapkannya Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik, keberadaan Komisi Informasi Kota dibutuhkan untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, termasuk menyelesaikan sengketa antara badan publik dan pihak pemohon informasi publik, yang sering kali muncul dalam pelaksanaan layanan yang berhubungan dengan hak publik dalam memperoleh informasi.

“Salah satu ketentuan yang diamanatkan dalam ranperda ini adalah keharusan membentuk Komisi Informasi yang bersifat mandiri dan profesional, yang akan bertanggung jawab terhadap penetapan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan penyelesaian sengketa terkait pelayanan informasi publik, melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi,” ujar Ishak.

Terkait konsekuensi penganggaran jika nantinya Komisi Informasi ini telah dibentuk, Sugeha menjelaskan pelaksanaan penganggarannya akan dibebankan pada APBD Kota Kotamobagu.

“Dengan melihat keterkaitan komisi informasi ini, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang layanan informasi publik, rencana alokasi penganggarannya akan dianggarkan dalam RKA Dinas Komunikasi dan Informatika, termasuk fungsi kesekretariatan dari komisi ini nantinya,” jelas Ishak.

Asisten Bidang Pemerintahan, Drs. Nasrun Gilalom, turut hadir dalam pembahasan ranperda KIP

Sementara itu, Pemkot Kotamobagu yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan, Drs. Nasrun Gilalom, disinggung terkait pembentukan Komisi Informasi Kotamobagu, menyatakan pemkot akan menindaklanjuti ketentuan yang akan diatur dalam perda ini.

“Ranperda ini masih akan melalui beberapa tahap pembahasan, sampai pada pelaksanaan forum konsultasi publik. Tentu apa yang nantinya diamanatkan oleh perda ini, kami siap menindaklanjutinya,” ungkap Gilalom

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan apresiasi terhadap pembahasan awal draft Ranperda Keterbukaan Informasi Publik ini, yang merupakan ranperda inisiatif dewan, dan masuk dalam Prolegda DPRD Kotamobagu tahun 2017.

“Pemerintah Kotamobagu mengapresiasi pembahasan awal draft Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, siang hari ini. Saat ini kita berada di era keterbukaan informasi, dan penyiapan regulasi terkait layanan informasi publik sudah menjadi kebutuhan. Terlebih jika kemudian ranperda ini disahkan menjadi perda, Kota Kotamobagu menjadi salah satu kota di Sulawei Utara yang pertama menerapkan perda tentang keterbukaan informasi publik,” ucap Nasrun, sambil meminta pihak eksekutif untuk terus proaktif dalam agenda pembahasan selanjutnya.

Selain dihadiri pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPRD Kotamobagu, rapat pembahasan juga dihadiri Kabag Humas Setda Kotamobagu, Moh. Aljufri Ngandu, S.Pd,  Kabag Pemerintahan Setda Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi, SE, Kabag Organisasi Setda Kotamobagu, Nehru Mokoginta, S.Pd, Sekretaris BKPP Kotamobagu, Drs. Asral Impe, Kabid Satistik Informasi Komunikasi Publik  Diskominfo Kotamobagu, Moch. Fahri Damopolii, S.Kom, ME, perwakilan dari Bappelitbangda, perwakilan Bagian Hukum  Setda Kotamobagu serta perwakilan media cetak. (Admin-DiskominfoKK)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.