Ranperda Keterbukaan Informasi Publik Jamin Hak Warga Memperoleh Informasi

Kotamobagu Tahun Investasi 2017

Asisten Bidang Pemerintahan, Drs. Nasrun Gilalom

Kotamobagu—Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang saat ini tengah dibahas Badan Legislasi (Baleg), bersama Pemerintah Kota dan para stakeholder di bidang informasi publik, menjamin hak warga dalam memperoleh informasi.

Hal ini disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Drs. Nasrun Gilalom pada saat mengikuti rapat pembahasan Ranperda KIP di gedung DPRD Kota Kotamobagu, Jalan Paloko Kinalang, Kotobangon, Selasa (11/4).

“Ranperda ini memang adalah kebutuhan di era keterbukaan seperti saat ini. Hak masyarakat dalam memperoleh informasi dijamin melalui regulasi, dan secara langsung bisa mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, terutama partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan,” ujar Nasrun

Sementara itu, personil Baleg DRPD Kota Kotamobagu, Herry F. Coloay,SE, mengatakan banyak hal yang akan diatur dalam ranperda ini. Mulai dari hak dan kewajiban pemohon informasi, baik perorangan dan lembaga, maupun badan publik sebagai pemilik informasi, termasuk mekanisme dan tata cara dalam memperoleh informasi publik.

“Ketentuan atas hak dan kewajiban, mulai dari pemohon informasi sampai ke badan publik sebagai pemilik informasi semuanya diatur dalam ranperda ini, termasuk mekanisme dalam memperoleh informasi. intinya ranperda ini menjamin hak warga dalam memperoleh informasi publik,” ungkap Herry.

Praktisi Media, Guesman Laeta, yang ikut hadir dalam pembahasan menyampaikan dukungannya terhadap penerapan Perda KIP ini. Menurutnya, perda ini sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama terkait pemenuhan haknya dalam memperoleh informasi. Selain itu, penerapan perda ini juga menandakan bahwa pemerintah kotamobagu sudah menjalankan pemerintahan secara terbuka, terutama terkait pelayanan informasi publik.

Praktisi media, Guesman Laeta, yang turut hadir dalam pembahasan

“Kotamobagu sejak dulu telah dikenal sebagai daerah yang sangat terbuka dan transparan dalam pelayanan informasi publik. Penerapan perda ini nantinya dengan sendirinya akan melegitimasi proses pelayanan informasi publik yang selama ini telah dilakukan,” ucap Laeta.

Lebih lanjut, ia menambahkan jaminan terhadap keterbukaan informasi ini mendorong keterlibatan masyarakat secara luas dalam pembangunan. Selaian itu kemudahan akses informasi di segala bidang akan menciptakan kenyamanan, terutama dalam berinvestasi.

“Tema pembangunan kotamobagu tahun 2017 adalah tahun investasi, memberikan kenyamanan dengan kemudahan akses terhadap informasi secaa langsung akan mendorong laju investasi di daerah ini. Investor akan nyaman dengan keterbukaan dan punya kepastian dalam berinvestasi,” pungkasnya. (Admin_DiskominfoKK)

Kotamobagu Tahun Investasi 2017

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.