Sekretaris Kota Buka Bimtek Penyusunan SOP, SPP dan SPM Lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu

Sekda Kotamobagu, Tahlis Gallang, S.IP, MM, ketika membuka kegiatan

Kotamobagu–Menyikapi hasil penilaian Ombudsman RI terkait pelayanan publik sejumlah SKPD beberapa waktu lalu, Sekretaris Kota (Sekot) Kotamobagu Tahlis Gallang, SIP,MM, meminta seluruh SKPD wajib Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk 16 SKPD wajib Standar Pelayanan Publik (SPP) sudah harus tuntas pada akhir bulan Mei mendatang.

Hal tersebut disampaikannya pada sejumlah awak media, usai membuka secara resmi kegiatan Bimtek penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu, yang digagas  Bagian Organisasi Setda Kotamobagu, Selasa (25/4).

Menurutnya, dari aspek pelaksanaan implementasi oleh Ombudsman dinilai sudah bagus, tapi masih terkendala administrasi yang tidak didasarkan pada SPP.

Para peserta sosialisasi

“Dari  aspek pelaksanaan implementasi, menurut Ombudsman sudah bagus. Meskipun masih terkendala administrasi yang tidak didasarkan pada SPP. Nah, yang menjadi persoalan apa yang dilakukan tidak tertulis karena belum memiliki dasar atau acuan,” ujar Tahlis.

Untuk itu ia pun berharap dalam penyusunan SPP, agar mengikuti 14 patron atau acuan yang sudah ada.

“Jadi tdak perlu menambahkan apalagi mengurangi persyaratan yang sudah ada, kalo perlu satu meja tuntas, tidak perlu lagi berbelit-belit birokrasinya,” pungkas Tahlis.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Walikota tersebut turut dihadiri sejumlah kepala SKPD, serta sejumlah ASN yang mewakili Instansi masing-masing di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. (Admin_DiskomifoKK)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.