Sertifikat Program Nasional PTSL Gratis, Anas: Sanksi Tegas Jika Terbukti Meminta Imbalan

Kabag Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Marham A. Tungkagi, SE

Kotamobagu—Sanksi tegas akan diberikan Pemerintah bagi oknum aparat yang diketahui sengaja  meminta imbalan dalam pengurusan program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017, baik mulai proses pengukuran hingga penyerahan sertifikat tanah di masing-masing pemerintah desa/kelurahan.

Hal ini dikatakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda) Kotamobagu, Anas Tungkagi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/1).

“Ibu walikota selalu menegaskan agar setiap proses pengurusan PTSL, aparat desa maupun kelurahan tidak dibenarkan memungut biaya. Sanksi tegas menanti mereka jika kedapatan meminta imbalan,” ujarnya.

Untuk itu, Anas menghimbau agar masyarakat tidak memberikan imbalan selama proses pengurusan PTSL, sebab Program Pemerintah Pusat ini digratiskan bagi warga masyarakat Kotamobagu.

“Bagi masyarakat, kembali saya himbau agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun selama proses pengurusan sertifikat tanahnya. Program ini tidak dipungut biaya, jika ada oknum yang meminta imbalan, saya minta laporkan,” imbaunya.

Diketahui dari total 10.500 bidang tanah yang diukur pada program nasional PTSL tahun 2017, sejumlah 8.600  bidang tanah telah rampung dilaksanakan, dan akan segera diserahkan sertifikatnya.

“Kita telah berkoordinasi dengan pihak BPN, sertifikatnya sudah diterbitkan. Tinggal menunggu jadwal penyerahannya saja, kemungkinan awal bulan Februari mendatang,” tutup Anas. (Admin-DiskominfoKK)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.