Silpa Dana Desa di Atas 30 persen, Terancam Sanksi Pemotongan Anggaran

Kadis Kominfo Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, S.E, yang juga instruktur aparatur desa memberikan penjelasan mengenai dana desa

Kotamobagu—Sanksi administrastif berupa pemotongan alokasi Dana Desa akan dilakukan jika dalam penggunaan Dana Desa (Dandes) tahun ini, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) lebih dari 30 persen.

Hal ini ditegaskan Kepala Diskominfo Kotamobagu, yang juga Instruktur Aparatur Desa Pemkot Kotamobagu, Ahmad Yani Umar, SE, saat menyampaikan pemaparan dalam rapat evaluasi penggunaan dana desa Triwulan I, II, dan III tahun anggaran 2017, di Kantor Balai Desa Poyowa Besar I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Selasa (17/10).

“Apabila terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa (RKD) lebih dari 30 persen hingga berakhirnya tahun anggaran, maka kepala daerah dalam hal ini walikota akan memberikan sanksi administratif bagi desa penerima anggaran tersebut,” ujar Yani.

Menurutnya hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 27 mengatur dengan jelas pemberian sanksi ini.

para peserta yang hadir pada rapat evaluasi dana desa

“Sanksi administratif berupa penundaan penyaluran hingga pemotongan dana desa. Misalnya di satu desa, penggunaan anggaran dana desanya tahun ini menyisakan sisa dana di atas 30 persen, maka tahun anggaran berikutnya, desa ini mendapat sanksi penundaan penyaluran dana desa tahap I sebesar Silpa yang tersisa. Jika hal ini masih terus berlanjut pada tahun berjalan, artinya pada akhir tahun berjalan dan masih terdapat Silpa lebih dari 30 persen, maka tahun anggaran berikutnya desa ini mendapat pemotongan dana desa sebesar Silpa tersisa,” ungkap Yani, sambil menegaskan bahwa pemotongan anggaran dana desa ini akan menjadi dasar bagi Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan alokasi dana desa kabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya.

Meski pemberian sanksi administratif menanti setiap desa yang menyisakan dana di atas 30 persen, namun Yani menghimbau seluruh kepala desa untuk tetap fokus menyelesaikan program kegiatan yang telah ditetapkan.

“Para kepala desa tidak harus terbebani dengan sanksi ini. Yang paling penting tetap berkomitmen menyelesaikan program kegiatan yang telah direncanakan di wilayah masing-masing, dengan mengedepankan asas pemanfaatan dalam pengalokasian dana desa, tertib administrasi dan tetap patuh pada ketentuan yang telah ditetapkan,” ucapanya. (Admin-DiskkominfoKK)

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.